*Oleh: Fahmi Hakam
LATAR BELAKANG
Setiap
negara
diberikan kebebasan untuk menentukan strategi
nasional dan mengembangkan kerjasama regional, publik /kemitraan swasta. Hal ini membuat kemungkinan teknis dan semantik (klasifikasi penyakit),
seperti standar untuk
memfasilitasi pengurangan biaya dan
interoperabilitas sistem, serta menggabungkan solusi dalam
sistem kesehatan yang ada (Exchange Health Information, 2009).
Berdasarkan
penelitian , yang berjudul Leadership and governance in seven
developed health systems , Australia secara
umum telah mengadopsi peraturan
'lembut' dan pendekatan yang melibatkan persuasi dan kolaborasi dalam preferensi pada sistem pemerintah. Sementara sifat desentralisasi
sistem kesehatan disana, dapat
mempromosikan inovasi dan tanggap
terhadap kondisi setempat, juga
memiliki akuntabilitas (Smith et al., 2012).
Di
indonesia SIMPUS merupakan salah satu pilihan bagi puskesmas di daerah dalam
mengembangkan sistem informasi yang lebih cepat dan akurat. Sejatinya, SIMPUS
dapat lebih menggantikan peranan Sistem Pencatatan dan Pelaporan terpadu di puskesmas
(SP2TP). Akan tetapi, pada kenyataannya SIMPUS diberbagai daerah tidak dapat dimanfaatkan
secara optimal.
ISI DAN PEMBAHASAN
Sistem Informasi
Kesehatan
Sistem informasi
kesehatan, adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator,
prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan
dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang
berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan (Pemerintah RI, 2014)
Menurut,
(Kementrian Kesehatan RI, 2002) tentang Kebijakan dan Strategi
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Nomor 932 tahun
2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan
daerah di kabupaten/ kota dikembangkan berbagai strategi, yaitu:
1.
Integrasi
dan simplifikasi pencatatan dan pelaporan yang ada
2.
Penetapan
dan pelaksanaan sustem pencatatan dan pelaporan
3.
Fasilitasi
pengembangan sistem-sistem informasi kesehatan daerah
4.
Pengembangan
teknologi dan sumber daya
5.
Pengembangan
pelayanan data dan informasi untuk manajemen dan pengambilan keputusan
6.
Pengembangan
pelayanan data dan informasi untuk masyarakat
Strategi
pengembangan eHealth di Columbia cukup berjalan lancar, karena di sana komite pengarah eHealth akan
melakukan monitoring yang kuat dan berkomitmen yang untuk memandu pelaksanaan eHealth di
Columbia. Pihak swasta juga mengambil peran
aktif dalam memfasilitasi kolaborasi
antara para pemangku kebijakan utama di seluruh Provinsi dan daerah di Columbia (Ministry of Health British Columbia, 2005).
Peran pengambil keputusan nasional dan regional
jelas sangat penting: antusiasme politik yang kuat akan selalu menjadi
prasyarat utama untuk
suksesnya sebuah program. Antusiasme tersebut harus semua elemen, termasuk kementerian yang bertanggung jawab untuk
kesehatan,btelekomunikasi dan
pendidikan, serta tidak ada pemain
tunggal yang memegang proyek tertentu. Banyak kepala negara telah
memahami wilayah dan memberikan
dukungan mereka terhadap rencana aksi nasional (International Telcom Union, 2008).
Berdasarkan
penelitian , yang berjudul Leadership and governance in seven
developed health systems , Australia secara
umum sedang melakukan upaya untuk meningkatkan pengaturan akuntabilitas melalui perundang-undangan dan standar minimum nasional, serta
kinerja publik pelaporan. Namun, tetap apa sanksi
yang jelas, untuk mendukung
tindak lanjut atas kinerja yang buruk
oleh instansi pemerintah atau rumah sakit umum dalam memenuhi prioritas publik (Smith et al., 2012).
Strategi
Pembangunan Infrastruktur TI
Menurut,
(Kementrian Kesehatan RI, 2007), tentang Pengembangan Jaringan
Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional di rencanakan beberapa
indikator dalam setiap tahunnya, yaitu:
1.
Terselenggaranya
jaringan komunikasi data terintegrasi antara 80% dinas kesehatan kabupaten/
kota dan 100% dinas kesehatan provinsi dengan Kementerian Kesehatan.
2.
Terselenggaranya
jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 90% dinas kesehatan
kabupaten/ kota, 100% dinas kesehatan provinsi, 100% rumah sakit pusat, 100% Unit
Pelaksana teknis (UPT) Pusat dengan Kementerian Kesehatan.
3.
Terselenggaranya
jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh dinas kesehatan
kabupaten/ kota, dinas kesehatan provinsi, rumah sakit pusat, dan UPT Pusat
dengan Kementerian Kesehatan.
Menurut
(Ministry of Health British Columbia, 2005), World Health
Organization (WHO)
menilai bahwa investasi sistem informasi menuai beberapa keuntungan, antara
lain:
1.
Membantu
pengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan,
memantau perkembangan dan meningkatkannya.
2.
Pemberdayaan
individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai
perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
3.
Penguatan
evidence based dalam mengambilan kebijakan yang efektif, evaluasi, dan
inovasi melalui penelitian.
4.
Perbaikan
dalam tata kelola, memobilisasi sumber baru dan akuntabilitas cara yang
digunakan.
Salah satu strategi pelaksanaan eHealth di Afrika
Selatan, yaitu sebelum akan memulai setiap proyek eHealth, pembiayaan dan
pembangunan harus keberlanjutannya, serta dilindungi atas
durasi dan aturan proyek. Hal ini membutuhkan perencanaan yang tepat dan identifikasi manfaat, serta keterjangkauan yang seimbang dan hasil disampaikan dapat secepat mungkin. eHealth diharapkan berpotensi menguntungkan di negara berkembang. Ini adalah untuk mendukung pembuat kebijakan dan departemen kesehatan untuk membuat keputusan ketika mengalokasikan sumber daya yang ada (Departement Health Republik of South Africa, 2016).
durasi dan aturan proyek. Hal ini membutuhkan perencanaan yang tepat dan identifikasi manfaat, serta keterjangkauan yang seimbang dan hasil disampaikan dapat secepat mungkin. eHealth diharapkan berpotensi menguntungkan di negara berkembang. Ini adalah untuk mendukung pembuat kebijakan dan departemen kesehatan untuk membuat keputusan ketika mengalokasikan sumber daya yang ada (Departement Health Republik of South Africa, 2016).
1.
Kesadaran
dan Kemauan Human Resources
Selama ini di
daerah, pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang merangkap tugas
atau jabatan lain. Sedangkan pelaksanaan eHealth di Columbia juga
berlandaskan pada perubahan budaya dan proses bisnis dalam perawatan
kesehatan yang dilakukan di seluruh Provinsi. Ini merupakan kemungkinkan transformasi dan modernisasi metode
pelayanan untuk meningkatkan kualitas,
keselamatan, ketepatan waktu dan efisiensi pelayanan kesehatan. Koordinasi dan
integrasi sangat penting untuk keberhasilan
pelaksanaan strategi eHealth
(Ministry of Health British Columbia, 2005).
2.
Information
Health Record family and population
Pemanfaatan
data kesehatan baik, data dari individu, keluarga dan populasi disuatu wilayah,
harus diolah dan dikelola secara baik. Agar data dan informasi yang dihasilkan,
dapat dimanfaatka untuk pengambilan keputusan (Aldosari, 2014).
3.
Investment
and Infrastructure
Sebagai
dampak dari desentralisasi, daerah masih menganggap kebutuhan sistem informasi
berbasis web atau komputerisasi bukanlah prioritas, akan tetapi daerah masih
memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana fisik (Miller & Tucker, 2014).
Pada awalnya pelaksanaan sistem
informasi membutuhkan banyak biaya, akan tetapi dalam perjalannya juga
memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang tidak sedikit. Kondisi geografis
juga sangan mempengaruhi, masih banyak puskesmas di daerah yang sangat terbatas
akses informasinya (Ingebrigtsen et al., 2014).
Selama perencanaan
dan
pengembangan strategi eHealth, terdapat perhatian yang signifikan
pada individu proyek eHealth, yang telah diarahkan terhadap masing-masing faktor
keberhasilan. eHealth diharapkan dapat
menjadikan efisiensi kerja petugas kesehatan dan untuk menunjang perawatan
(Ministry of Health British Columbia, 2005).
4.
Integration
data and system
Sistem informasi
kesehatan harus dapat memungkinkan
terjadinya integrasi data antar institusi kesehatan di setiap daerah. Sejatinya
suatu sistem informasi yang terintegrasi yang memenuhi kebutuhan berbagai
lintas sektor dan lintas program yang dapat diakses sebagai informasi yang
dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan berbagai keputusan dan kebijakan (Smith et al., 2012).
DAFTAR PUSTAKA
Aldosari, B. (2014). Rates, levels, and determinants
of electronic health recordsystem adoption: A study of hospitals in Riyadh,
SaudiArabia. International Journal of Medical Informatics, 83(5),
330–42. doi:10.1016/j.ijmedinf.2014.01.006
Departement Health Republik of South Africa. (2016). National
eHealth Strategy South Africa 2012. (The Technical Advisory Committee, Ed.)
(pp. 1–36). Departement Health Republik of South Africa.
Exchange Health Information. (2009). Preparing to
Implement HITECH. New York.
Ingebrigtsen, T., Georgiou, A., Clay-Williams, R.,
Magrabi, F., Hordern, A., Prgomet, M., … Braithwaite, J. (2014). The impact of
clinical leadership on health informationtechnology adoption: Systematic
review. International Journal of Medical Informatics, 83(6),
393–405. doi:10.1016/j.ijmedinf.2014.02.005
International Telcom Union. (2008). Implementing
e-Health in Developing Countries Guidance and Principles. (ICT Applications
and Cybersecurity Division (CYB), Ed.). Geneva: International Telecommunication
Union Place des Nations.
Kementrian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor 511 tahun 2002 (2002). Indonesia.
Kementrian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan
RI Nomor 837 tahun 2007 (2007). Indonesia.
Miller, A. R., & Tucker, C. (2014). Health
Information Exchange System Size and Information Silos. Journal of Health
Economics, 33, 28–42. doi:10.1016/j.jhealeco.2013.10.004
Ministry of Health British Columbia. (2005). eHealth
Strategic Framework. (BC eHealth Steering Committee, Ed.). Columbia:
National Library of Canada Cataloguing.
Pemerintah, P., Indonesia, R., Kesehatan, S. I.,
Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. PP RI NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM INFORMASI, Pub. L. No. PP RI NOMOR 46 TAHUN 2014 (2014).
Indonesia.
Smith, P. C., Anell, A., Busse, R., Crivelli, L.,
Healy, J., Lindahl, A. K., … Kene, T. (2012). Leadership and governance in
seven developed health systems. Health Policy (Amsterdam, Netherlands), 106(1),
37–49. doi:10.1016/j.healthpol.2011.12.009
No comments:
Post a Comment