STRATEGI KEPEMIMPINAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INFORMATION TECHNOLOGY (IT) UNTUK MENUNJANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KESEHATAN DI PUSKESMAS

*Oleh: Fahmi Hakam

LATAR BELAKANG

Setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan strategi nasional dan mengembangkan kerjasama regional, publik /kemitraan swasta. Hal ini membuat kemungkinan teknis dan semantik (klasifikasi penyakit), seperti standar untuk memfasilitasi pengurangan biaya dan interoperabilitas sistem, serta menggabungkan solusi dalam sistem kesehatan yang ada (Exchange Health Information, 2009).

Berdasarkan penelitian , yang berjudul Leadership and governance in seven developed health systems , Australia secara umum telah mengadopsi peraturan 'lembut' dan pendekatan yang melibatkan persuasi dan kolaborasi dalam preferensi pada sistem pemerintah. Sementara sifat desentralisasi sistem kesehatan disana, dapat mempromosikan inovasi dan tanggap terhadap kondisi setempat, juga memiliki akuntabilitas (Smith et al., 2012).

Di indonesia SIMPUS merupakan salah satu pilihan bagi puskesmas di daerah dalam mengembangkan sistem informasi yang lebih cepat dan akurat. Sejatinya, SIMPUS dapat lebih menggantikan peranan Sistem Pencatatan dan Pelaporan terpadu di puskesmas (SP2TP). Akan tetapi, pada kenyataannya SIMPUS diberbagai daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

ISI DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Kesehatan

Sistem informasi kesehatan, adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan (Pemerintah RI, 2014)

Strategi Kepemimpinan dan Peranan Pemerintah

Menurut, (Kementrian Kesehatan RI, 2002) tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dan Nomor 932 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah di kabupaten/ kota dikembangkan berbagai strategi, yaitu:

1.        Integrasi dan simplifikasi pencatatan dan pelaporan yang ada

2.        Penetapan dan pelaksanaan sustem pencatatan dan pelaporan

3.        Fasilitasi pengembangan sistem-sistem informasi kesehatan daerah

4.        Pengembangan teknologi dan sumber daya

5.        Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen dan pengambilan keputusan

6.        Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat

Strategi pengembangan eHealth di Columbia cukup berjalan lancar, karena di sana komite pengarah eHealth akan melakukan monitoring yang kuat dan berkomitmen yang untuk memandu pelaksanaan eHealth di Columbia. Pihak swasta juga mengambil peran aktif dalam memfasilitasi kolaborasi antara para pemangku kebijakan utama di seluruh Provinsi dan daerah di Columbia (Ministry of Health British Columbia, 2005).

Peran pengambil keputusan nasional dan regional jelas sangat penting: antusiasme politik yang kuat akan selalu menjadi prasyarat utama untuk suksesnya sebuah program. Antusiasme tersebut harus semua elemen, termasuk kementerian yang bertanggung jawab untuk kesehatan,btelekomunikasi dan pendidikan, serta tidak ada pemain tunggal yang memegang proyek tertentu. Banyak kepala negara telah memahami wilayah dan memberikan dukungan mereka terhadap rencana aksi nasional (International Telcom Union, 2008).

Berdasarkan penelitian , yang berjudul Leadership and governance in seven developed health systems , Australia secara umum sedang melakukan upaya untuk meningkatkan pengaturan akuntabilitas melalui perundang-undangan dan  standar minimum nasional, serta kinerja publik pelaporan. Namun, tetap apa sanksi yang jelas, untuk mendukung tindak lanjut atas kinerja yang buruk oleh instansi pemerintah atau rumah sakit umum dalam memenuhi prioritas publik (Smith et al., 2012).

Strategi Pembangunan Infrastruktur TI

Menurut, (Kementrian Kesehatan RI, 2007), tentang Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional di rencanakan beberapa indikator dalam setiap tahunnya, yaitu:

1.        Terselenggaranya jaringan komunikasi data terintegrasi antara 80% dinas kesehatan kabupaten/ kota dan 100% dinas kesehatan provinsi dengan Kementerian Kesehatan.

2.        Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara 90% dinas kesehatan kabupaten/ kota, 100% dinas kesehatan provinsi, 100% rumah sakit pusat, 100% Unit Pelaksana teknis (UPT) Pusat dengan Kementerian Kesehatan.

3.        Terselenggaranya jaringan komunikasi data online terintegrasi antara seluruh dinas kesehatan kabupaten/ kota, dinas kesehatan provinsi, rumah sakit pusat, dan UPT Pusat dengan Kementerian Kesehatan.

Menurut (Ministry of Health British Columbia, 2005), World Health Organization (WHO) menilai bahwa investasi sistem informasi menuai beberapa keuntungan, antara lain:

1.        Membantu pengambil keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya.

2.        Pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.

3.        Penguatan evidence based dalam mengambilan kebijakan yang efektif, evaluasi, dan inovasi melalui penelitian.

4.        Perbaikan dalam tata kelola, memobilisasi sumber baru dan akuntabilitas cara yang digunakan.

Salah satu strategi pelaksanaan eHealth di Afrika Selatan, yaitu sebelum akan memulai setiap proyek eHealth, pembiayaan dan pembangunan harus keberlanjutannya, serta dilindungi atas
durasi dan aturan proyek. Hal ini membutuhkan perencanaan yang tepat dan identifikasi manfaat, serta keterjangkauan yang seimbang dan hasil disampaikan dapat secepat mungkin. eHealth diharapkan berpotensi menguntungkan di negara berkembang. Ini adalah untuk mendukung pembuat kebijakan dan departemen kesehatan untuk membuat keputusan ketika mengalokasikan sumber daya yang ada (Departement Health Republik of South Africa, 2016).

Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Berbasis TI di PUSKESMAS

1.        Kesadaran dan Kemauan Human Resources

Selama ini di daerah, pengelola data dan informasi umumnya adalah tenaga yang merangkap tugas atau jabatan lain. Sedangkan pelaksanaan eHealth di Columbia juga berlandaskan pada perubahan budaya dan proses bisnis dalam perawatan kesehatan yang dilakukan di seluruh Provinsi. Ini merupakan kemungkinkan transformasi dan modernisasi metode pelayanan untuk meningkatkan kualitas, keselamatan, ketepatan waktu dan efisiensi pelayanan kesehatan. Koordinasi dan integrasi sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan strategi eHealth (Ministry of Health British Columbia, 2005).

2.        Information Health Record family and population

Pemanfaatan data kesehatan baik, data dari individu, keluarga dan populasi disuatu wilayah, harus diolah dan dikelola secara baik. Agar data dan informasi yang dihasilkan, dapat dimanfaatka untuk pengambilan keputusan (Aldosari, 2014).

3.        Investment and Infrastructure

Sebagai dampak dari desentralisasi, daerah masih menganggap kebutuhan sistem informasi berbasis web atau komputerisasi bukanlah prioritas, akan tetapi daerah masih memenuhi kebutuhan infrastruktur dan sarana fisik (Miller & Tucker, 2014).

Pada awalnya pelaksanaan sistem informasi membutuhkan banyak biaya, akan tetapi dalam perjalannya juga memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang tidak sedikit. Kondisi geografis juga sangan mempengaruhi, masih banyak puskesmas di daerah yang sangat terbatas akses informasinya (Ingebrigtsen et al., 2014).

Selama perencanaan dan pengembangan strategi eHealth, terdapat perhatian yang signifikan pada individu proyek eHealth, yang telah diarahkan terhadap masing-masing faktor keberhasilan. eHealth diharapkan dapat menjadikan efisiensi kerja petugas kesehatan dan untuk menunjang perawatan (Ministry of Health British Columbia, 2005).

4.        Integration data and system

Sistem informasi kesehatan  harus dapat memungkinkan terjadinya integrasi data antar institusi kesehatan di setiap daerah. Sejatinya suatu sistem informasi yang terintegrasi yang memenuhi kebutuhan berbagai lintas sektor dan lintas program yang dapat diakses sebagai informasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan berbagai keputusan dan kebijakan (Smith et al., 2012).

DAFTAR PUSTAKA

Aldosari, B. (2014). Rates, levels, and determinants of electronic health recordsystem adoption: A study of hospitals in Riyadh, SaudiArabia. International Journal of Medical Informatics, 83(5), 330–42. doi:10.1016/j.ijmedinf.2014.01.006

Departement Health Republik of South Africa. (2016). National eHealth Strategy South Africa 2012. (The Technical Advisory Committee, Ed.) (pp. 1–36). Departement Health Republik of South Africa.

Exchange Health Information. (2009). Preparing to Implement HITECH. New York.

Ingebrigtsen, T., Georgiou, A., Clay-Williams, R., Magrabi, F., Hordern, A., Prgomet, M., … Braithwaite, J. (2014). The impact of clinical leadership on health informationtechnology adoption: Systematic review. International Journal of Medical Informatics, 83(6), 393–405. doi:10.1016/j.ijmedinf.2014.02.005

International Telcom Union. (2008). Implementing e-Health in Developing Countries Guidance and Principles. (ICT Applications and Cybersecurity Division (CYB), Ed.). Geneva: International Telecommunication Union Place des Nations.

Kementrian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 511 tahun 2002 (2002). Indonesia.

Kementrian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837 tahun 2007 (2007). Indonesia.

Miller, A. R., & Tucker, C. (2014). Health Information Exchange System Size and Information Silos. Journal of Health Economics, 33, 28–42. doi:10.1016/j.jhealeco.2013.10.004

Ministry of Health British Columbia. (2005). eHealth Strategic Framework. (BC eHealth Steering Committee, Ed.). Columbia: National Library of Canada Cataloguing.

Pemerintah, P., Indonesia, R., Kesehatan, S. I., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. PP RI NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI, Pub. L. No. PP RI NOMOR 46 TAHUN 2014 (2014). Indonesia.

Smith, P. C., Anell, A., Busse, R., Crivelli, L., Healy, J., Lindahl, A. K., … Kene, T. (2012). Leadership and governance in seven developed health systems. Health Policy (Amsterdam, Netherlands), 106(1), 37–49. doi:10.1016/j.healthpol.2011.12.009